Menanti Sekolah Murah

Menanti Sekolah Murah

Oleh: Teguh Eko Sutrisno
(diterbitkan di Harian Jogja selasa, 09 maret 2010)

Setiap anak bangsa memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Tidak peduli anak kota maupun yang tinggal di pelosok desa. Semua berhak menjadi orang hebat, cerdas dan berdaya guna. Karena untuk memuluskan pembangunan adalah dengan mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu. Sedangkan jalan yang paling logis adalah melalui optimalisasi akses pendidikan.

Salah satu penghambat akses pendidikan adalah mahalnya ongkos bangku sekolah. Mengingat sebagian besar negara Indonesia dihuni oleh warga miskin, baik di kota apalagi di pedesaan. Jangankan mengurusi biaya sekolah, untuk memenuhi urusan dapur saja harus berjuang siang dan malam. Alhasil, bocah-bocah sekolahan banyak yang minder lantaran belum melunasi biaya gedung yang selangit. Belum lagi beban uang SPP, duit ekstrakulikuler sampai mahalnya dana kursus yang mencekik, memang kejam. Hidup menjadi anak miskin sungguh mesakno jika harus dipaksa sekolah. Kisah si miskin ini sebenarnya sudah ada sejak masa londo dulu di nusantara. Hanya anak priyayi, keturunan ningrat dan orang-orang belanda saja yang bisa menikmati sentuhan pendidikan. Selebihnya, mereka ikut mencari nafkah bersama orang tua untuk mencari sesuap sego jagung.

Teringat film laskar pelangi, sebuah sekolah di pedalaman yang harus berjuang mempertahankan sepuluh murid hebat dengan biaya semurah-murahnya. Pasalnya, bu Mus percaya akan kemampuan hebat laskar pelangi kendatipun mereka anak miskin. Lintang anak nelayan yang jauh dari berkecukupan memiliki semangat belajar yang hebat. Setidaknya kisah tersebut membuktikan bahwa, bocah-bocah miskin juga bernyali profesor. Sangatlah disayangkan jika nafsu belajar mereka harus terbenturkan oleh persoalan rupiah. Penulis begitu yakin tidak mungkin ada pihak yang dengan sengaja menelantarkan anak bangsa di jalanan sebab tak mampu sekolah. Bukankah amanah konstitusi republik ini menuturkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak. Atau jangan-jangan undang-undang tersebut sudah diamandemen ? Mungkin sekarang bunyinya sudah berubah menjadi “…. Setiap warga negara yang kaya saja berhak mendapatkan pendidikan yang layak….”
Jalan panjang menjadi manusia pintar di negeri ini memang berliku-liku. Setelah berhenti sejenak menarik nafas dari cekikan biaya sekolah, ternyata biaya kuliah sudah menunggu untuk ganti mencekik. Kampus-kampus favorit sebenarnya terkenal bukan karena hebatnya, tapi mahalnya. Anak seorang petani mungkinkah bisa berstatus mahasiswa? Atau anak nelayan menjadi ketua BEM kampus, mimpi! Silahkan menangis menanti sekolah yang tak kunjung murah. Sepertinya sudah bosan menuntut kepada pemerintah. Sekarang yang ada hanya kepasarahan si fakir menatap gerbang sekolah. Lagi-lagi mereka harus berpuasa dari nikmatya ilmu pengetahuan.

Indonesia adalah negara yang pernah hebat di masa lalu. Sudah saatnya sejarah gemilang sejak kerajaan Majapahit sampai heroiknya angkatan 45 menjadi semangat untuk bangkit. Salah satunya membangkitkan dunia pendidikan yang selalu di ujung tanduk. Kalau dulu nenek moyang nusantara berjuang mengusir penjajah, kini anak-cucu mereka siap untuk berjuang menuntaskan persoalan sekolah mahal. Perjuangan itu bukan sekedar melalui iklan-iklan sekolah gratis di televisi yang tak tahu bagaimana implementasinya, namanya juga iklan.

Terkait 20 persen anggaran pendidikan sebenarnya sudah usang untuk menagihnya kepada bapak-bapak pejabat. Langsung saja, sebenarnya anggaran untuk pendidikan itu ada atau tidak sih? Pasalnya tidak sedikit sekolah atau kampus yang ‘nakal’ mengomersilkan institusinya. Mungkin ini karena kucuran dana dari pusat yang tak kunjung turun. Kalaupun ada, pasti sudah disunat di sana-sini. Kolektifitas peran pemerintah dan para guru sebenarnya sangat vital dalam menuntaskan problem ini. Semisal pemerintah memberikan layanan infrastruktur pendidikan yang murah, sedangkan guru harus berani membentuk anak didik layaknya manusia hebat.

Sekolah swasta menjamin tingginya kualitas sekaligus tingginya ongkos belajar. Jika dana masuk sekolah saja menghabiskan rupiah sampai lima juta. Bagaimana mungkin bisa menampung anak-anak miskin, secerdas apapun mereka. Sepakat, bila biaya sekolah wajib untuk digratiskan. Dan tentu saja apresiasi positif terhadap beberapa provinsi di Indonesia untuk memasang tarif nol rupiah terhadap biaya sekolah.